LABUHANBATU|-Pers.News|-Peringatan HUT ke-81 Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu justru diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (HIMMAH) di depan Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Sisingamangaraja, Rantauprapat, Jumat (16/10/2026).
Momentum HUT tersebut dijadikan mahasiswa sebagai ruang evaluasi terbuka terhadap pemerintahan Bupati dr. Hj. Maya Hasmita dan Wakil Bupati Jamri. Ketiga organisasi mahasiswa itu membawa sederet kritik terkait transparansi anggaran, pembangunan, pelayanan publik hingga tata kelola pemerintahan.
Spanduk bernada satir dibentangkan, di antaranya “Rakyat Memilih, Rakyat Berhak Menagih”, “Janji Politik Harus Dibayar dengan Bukti”, dan “Bersinar dalam Janji, Redup dalam Realisasi”.
Ketua GMNI Labuhanbatu, Bung Wiwi Malpino Hasibuan, S.H., menjadi salah satu pihak yang menyampaikan narasi utama dalam aksi tersebut. Ia menegaskan, mahasiswa datang bukan untuk mencari panggung, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintahan.
“Rakyat memilih, rakyat berhak menagih. Janji politik harus dibayar dengan bukti. Kami datang untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat,” tegas Wiwi.
Mahasiswa mendesak pemerintah membuka evaluasi publik terhadap visi, misi, janji politik serta program prioritas daerah. Transparansi APBD menjadi sorotan, termasuk realisasi anggaran, capaian fisik dan keuangan serta kegiatan yang menggunakan uang rakyat.
Massa juga meminta evaluasi pembangunan, pemerataan infrastruktur, pembangunan kawasan pesisir, pendidikan serta kondisi air bersih yang disebut keruh dan dikeluhkan masyarakat.
Pelayanan RSUD Rantauprapat turut menjadi sorotan. Mahasiswa meminta evaluasi serius terhadap pelayanan rumah sakit, bahkan menyuarakan tuntutan agar direktur RSUD dicopot.
Mereka juga mempertanyakan Sekda yang disebut merangkap sebagai Kepala Dinas Pendidikan serta mendesak penjelasan mengenai tata kelola dan efektivitas pelayanan publik.
Kritik tajam diarahkan kepada aktivitas Bupati. Dalam orasinya, mahasiswa menyebut kepala daerah harus lebih memprioritaskan masyarakat yang membutuhkan.
“Bupati jangan hanya main biliard!” teriak massa.
Nasib PKL terdampak penggusuran, program beasiswa mahasiswa, penguatan ekonomi rakyat hingga persoalan pengelolaan sekitar 400 hektare di PTPN IV Rantauprapat turut menjadi tuntutan.
Mahasiswa juga menyoroti narkotika dan tempat hiburan malam, mendesak pengawasan perizinan serta penguatan pencegahan dan pemberantasan narkotika.
Tidak hanya eksekutif, DPRD Labuhanbatu turut didesak memperkuat fungsi pengawasan dan tidak menjadi pihak yang disebut mahasiswa “masuk angin” dalam mengawal kepentingan rakyat.
Aksi berlangsung tegang. Massa berorasi dan sempat membakar ban di depan gerbang kompleks perkantoran dengan pengawalan kepolisian dan Satpol PP.
Namun, setelah beberapa jam aksi, Bupati Maya Hasmita disebut tidak menemui massa secara langsung. Kondisi itu memicu kekecewaan mahasiswa yang kemudian mempertanyakan prioritas kepala daerah.
Wiwi menegaskan mahasiswa akan terus mengawal tuntutan tersebut.
“Kami meminta jawaban resmi, bukan sekadar janji. Setiap tuntutan harus memiliki penanggung jawab, tahapan penyelesaian dan tenggat waktu yang jelas,” ujarnya.
GMNI, PMII dan HIMMAH kemudian menyebut berbagai persoalan tersebut sebagai “rapor merah” pemerintahan Labuhanbatu.
Hingga berita ini diturunkan, Pemkab Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan mahasiswa.(Red/R).
