TANJUNGBALAI | PERS.NEWS— Aliansi Cipayung Plus Kota Tanjungbalai yang melibatkan HIMMAH dan KAMMI menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka sekaligus menyampaikan masukan strategis bagi pembangunan Kota Tanjungbalai.
Forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengkaji berbagai persoalan publik, menyampaikan evaluasi, serta mendorong perbaikan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam diskusi itu, peserta membahas sejumlah isu nasional, di antaranya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), bencana banjir di Aceh dan Sumatera, ketepatan data desil ekonomi masyarakat, serta peredaran narkoba. Berbagai persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari program yang direncanakan, tetapi juga dari pelaksanaan kebijakan, ketepatan sasaran, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Aliansi Cipayung Plus menegaskan bahwa evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial atau sekadar ruang menyampaikan pendapat. Evaluasi harus menjadi sarana untuk mengukur sejauh mana kebijakan menjawab kebutuhan masyarakat, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, dan program pemerintah benar-benar menjangkau kelompok yang membutuhkan.
Apresiasi Harus Berjalan Seiring dengan Evaluasi
Dalam forum tersebut, Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Polres Tanjungbalai atas upaya serta kinerja kedua institusi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Apresiasi itu merupakan bentuk penghargaan atas upaya yang telah dilakukan. Namun, penghargaan harus tetap berjalan beriringan dengan evaluasi secara objektif agar kualitas pelayanan terus meningkat, persoalan masyarakat ditangani secara tepat, dan kepercayaan publik semakin kuat.
Bagi mahasiswa, sikap kritis bukan berarti menutup ruang kerja sama dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Mahasiswa dapat menjadi mitra dialog sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen. Dukungan terhadap upaya positif tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan meminta pertanggungjawaban.
Pemko Tanjungbalai Didorong Berani Berbenah
Dalam pembahasan mengenai arah pembangunan daerah, Aliansi Cipayung Plus menyampaikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan program, tetapi juga menghasilkan perubahan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Pemko Tanjungbalai didorong untuk memperkuat transparansi anggaran dan program pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD), serta mempercepat tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
Pemerintah daerah juga diharapkan memastikan penyaluran bantuan sosial didasarkan pada data yang akurat dan mutakhir. Ketepatan pendataan menjadi hal mendasar karena kesalahan data berpotensi menyebabkan bantuan tidak diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Di bidang lingkungan, perhatian perlu diarahkan pada pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, pencegahan banjir, dan kesiapsiagaan menghadapi bencana sesuai kewenangan pemerintah daerah. Penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat urgensi persoalan, serta kemampuan anggaran.
Selain itu, Aliansi Cipayung Plus mendorong Pemko Tanjungbalai membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi mahasiswa dan masyarakat sipil. Aspirasi yang disampaikan dalam forum pertemuan perlu ditindaklanjuti melalui langkah konkret, terukur, dan dapat dievaluasi secara terbuka.
Polres Tanjungbalai Didorong Perkuat Pelayanan dan Pemberantasan Narkoba
Kepada Polres Tanjungbalai, Aliansi Cipayung Plus mendorong penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba melalui penegakan hukum yang profesional, edukasi kepada generasi muda, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, keluarga, dan masyarakat.
Upaya menjaga keamanan dan ketertiban juga perlu diiringi peningkatan kualitas pelayanan pengaduan, profesionalisme personel, serta keterbukaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dibangun melalui keseriusan dalam menangani persoalan, penerapan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Jangan Biarkan FGD Berhenti sebagai Seremoni
Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai mendorong agar berbagai masukan dalam FGD ditindaklanjuti melalui penyampaian rekomendasi tertulis kepada Pemko dan Polres Tanjungbalai. Rekomendasi tersebut diharapkan memuat persoalan prioritas, usulan langkah perbaikan, serta mekanisme pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan.
Forum ini diharapkan tidak berhenti pada diskusi dan dokumentasi, tetapi menjadi awal komunikasi berkelanjutan antara mahasiswa, pemerintah, kepolisian, dan masyarakat.
Pemerintah membutuhkan masukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan, sementara mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemerintahan secara kritis, objektif, dan berbasis fakta.
Aliansi Cipayung Plus Tanjungbalai menegaskan bahwa apresiasi dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Apresiasi diberikan atas upaya yang telah dilakukan, sedangkan evaluasi diperlukan untuk memastikan perbaikan terus berjalan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program yang diumumkan, tetapi juga pelayanan berkualitas, kebijakan transparan, dan penyelesaian persoalan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata. Hal tersebut menjadi salah satu ukuran penting yang perlu terus dikawal dalam pembangunan Kota Tanjungbalai.(Red)
