DELI SERDANG|PERS.NEWS— Koordinator Aksi Forum Warga Bersatu Sumatera Utara (FWB Sumut), Ilham Arifin, memberikan tanggapan atas surat klarifikasi Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) Pematang Johar terkait aksi damai yang dilakukan masyarakat mengenai proses rekrutmen anggota PPPSD Desa Pematang Johar.
Ilham Arifin menilai masih terdapat sejumlah poin yang perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar polemik rekrutmen tersebut tidak menimbulkan keresahan di tengah warga.
Terkait poin kedua dalam surat P2K yang menyebut telah menyurati dirinya pada 24 Mei 2026, Ilham menyampaikan bahwa pihaknya justru melihat adanya indikasi dugaan intimidasi yang dilakukan oknum dari pihak P2K terhadap keluarga koordinator aksi.
“Kami menilai surat tersebut perlu dijelaskan secara terbuka. Karena di lapangan kami menemukan adanya indikasi dugaan intimidasi terhadap keluarga koordinator aksi. Hal seperti ini tentu tidak baik dalam iklim demokrasi dan keterbukaan penyampaian aspirasi masyarakat,” ujar Ilham Arifin.
Selain itu, Ilham juga menyoroti poin ketiga surat P2K yang menyatakan pengalaman kepilkadesan dijadikan pertimbangan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas penyelenggara pilkades.
Menurutnya, alasan tersebut justru menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat karena dianggap menjadi dasar tidak diterimanya sejumlah peserta lainnya.
“Kalau memang alasan pengalaman kepilkadesan dibuat untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, lalu mengapa hal itu dijadikan dasar untuk tidak menerima peserta lain. Sementara ketentuan tersebut tidak tertuang secara jelas dalam pengumuman maupun persyaratan administrasi sejak awal,” katanya.
FWB Sumut juga meminta agar poin ketujuh dalam surat P2K terkait evaluasi dan kemungkinan adanya kekeliruan prosedur dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Kami meminta proses evaluasi nantinya dilakukan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Karena masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Ilham.
Ia menambahkan, FWB Sumut akan terus mengawal proses rekrutmen PPPSD Desa Pematang Johar agar berjalan sesuai aturan, transparan, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu.
“Kami hadir bukan untuk mencari konflik, tetapi memastikan proses ini berjalan adil dan dapat dipercaya masyarakat,” tutupnya.(Red)
