MATARAM| 11 Agustus 2026 — Dewan Pengurus Wilayah Ikatan Mahasiswa Olahraga Indonesia (DPW IMORI) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyoroti dinamika menjelang Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov) KONI NTB.
Ketua DPW IMORI NTB, Muhammad Fauzan Anatya, menegaskan bahwa Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebaiknya fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Besar (PB) PON XXII 2028, ketimbang mencalonkan diri sebagai Ketua KONI NTB.
Menurut Fauzan, Gubernur NTB saat ini telah memiliki tanggung jawab besar bersama Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena sebagai Ketua PB PON 2028.
Tugas utama PB PON, kata dia, mencakup pengelolaan berbagai aspek penyelenggaraan multi-event, mulai dari penyediaan dan revitalisasi infrastruktur venue, kesiapan sarana dan prasarana pendukung, akomodasi, aksesibilitas transportasi, hingga penganggaran fasilitas tuan rumah bersama NTT serta DKI Jakarta sebagai daerah penyangga.
“Biarkan para profesional olahraga yang mempersiapkan atlet dalam penjaringan, mempersiapkan tim pelatih, dan mengawal performa atlet. Itu adalah ranah Ketua KONI sebagai Ketua Kontingen,” ujar Fauzan dalam keterangan persnya, Selasa (11/8/2026).
Pembagian Tugas Harus Jelas
Fauzan mengingatkan pentingnya pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam persiapan PON 2028.
Menurutnya, Gubernur NTB sebaiknya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua PB PON. Hal tersebut dinilai penting agar berbagai persoalan dalam persiapan PON dapat ditangani secara maksimal tanpa terjadi perpecahan fokus.
“Gubernur NTB harapannya fokus di area itu. Jangan sampai komite ini dicampuradukkan dengan politik daerah,” tegasnya.
Senada dengan Fauzan, Ketua Umum DPP IMORI, Ainun Samidah, yang berada di Jakarta, mengatakan bahwa sejumlah provinsi yang konsisten berada di peringkat atas dalam beberapa penyelenggaraan PON tidak menjadikan kepala daerah sebagai Ketua KONI tingkat provinsi.
Provinsi Berprestasi Dipimpin Profesional
Ainun mencontohkan sejumlah provinsi yang memiliki prestasi olahraga tinggi.
Di DKI Jakarta, Ketua KONI DKI Jakarta periode 2026–2030 adalah Hidayat Humaid, bukan Gubernur Pramono Anung.
Sementara di Jawa Barat, Ketua KONI Jawa Barat adalah Muhammad Budiana, bukan Gubernur Dedi Mulyadi. Adapun di Jawa Timur, Ketua KONI Jawa Timur adalah Muhammad Nabil, bukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
“Kalau mencontohkan NTT, seharusnya kita melihat historis peringkat pada beberapa PON terakhir yang selalu di bawah kita. Kita harus lebih rasional melihat data untuk hal ini,” tegas Ainun.
Dorong Sistem Pembinaan Berkelanjutan
Ainun juga menjelaskan mekanisme pembinaan olahraga yang dinilainya ideal. Menurutnya, Gubernur cukup melakukan pengawasan melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) apabila Ketua KONI dinilai melakukan kesalahan atau kurang maksimal dalam mempersiapkan atlet menghadapi PON 2028.
Selanjutnya, Kadisdikpora dapat melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap KONI sesuai kewenangannya.
“Lucu juga jika Kadisdikpora menekan pimpinannya, seakan-akan Gubernur menegur Iqbal, ndek ye pineng bareh Miq Iqbal (ndak dia pusing nanti Miq Iqbal),” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan olahraga membutuhkan sistem yang berkelanjutan dan tidak boleh hanya mengandalkan momentum PON 2028.
Persiapan menuju PON, kata Ainun, tidak cukup hanya berorientasi pada target perolehan medali, tetapi juga harus dibarengi dengan penguatan ekosistem olahraga serta pembinaan atlet secara berkesinambungan.
“PON 2028 memang menjadi momentum besar bagi NTB. Tetapi PON bukan tujuan akhir pembangunan olahraga. Yang harus kita bangun adalah sistem yang mampu melahirkan atlet berprestasi secara konsisten,” pungkasnya.(Red)
