PARIGI MOUTONG | PERS.NEWS — Pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Ambesia, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, menjadi sorotan menyusul kondisi bangunan yang hingga kini belum selesai. Proyek yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2024 tersebut belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan maupun kepastian waktu penyelesaiannya.
Pembangunan gedung PAUD itu tercatat memiliki nilai anggaran sekitar Rp151 juta. Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada 10 Agustus 2026, progres fisik bangunan diperkirakan baru mencapai sekitar 60 persen. Kondisi bangunan yang masih setengah jadi tersebut terlihat belum menunjukkan kejelasan mengenai kelanjutan pekerjaan.
Proyek tersebut sejatinya diharapkan dapat menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak usia dini di Desa Ambesia. Namun, belum rampungnya pembangunan menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan program dan pemanfaatan anggaran desa yang telah dialokasikan.
Kondisi bangunan yang belum selesai juga menjadi perhatian karena fasilitas PAUD diharapkan dapat mendukung kebutuhan pendidikan serta tumbuh kembang anak-anak di tingkat desa. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat penjelasan resmi mengenai kendala yang menyebabkan pembangunan belum dituntaskan.
Sejumlah pihak berharap persoalan tersebut mendapat perhatian dari instansi terkait, termasuk Inspektorat Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pemeriksaan maupun audit terhadap pelaksanaan kegiatan dinilai perlu dilakukan apabila terdapat dasar dan indikasi permasalahan dalam pengelolaan anggaran.
Sorotan terhadap proyek ini berkaitan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Desa. Penjelasan terbuka mengenai progres pekerjaan, realisasi anggaran, serta kendala pelaksanaan diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pembangunan fasilitas pendidikan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Pemerintah Desa Ambesia maupun pihak-pihak terkait tetap terbuka. Penjelasan dari pihak yang bertanggung jawab diperlukan untuk memastikan informasi mengenai kondisi pembangunan dan penggunaan anggaran dapat disampaikan secara berimbang.(Red)
