JAKARTA|-Pers.News|-Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) Bidang Kehutanan melayangkan sindiran keras kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Ketua DPP GMNI Bidang Kehutanan, Arjun Munthe, memberikan “penghargaan” satire kepada Menhut yang dinilai lebih sibuk di meja rapat daripada di lapangan.
“Musim karhutla selalu datang tepat waktu, dan kesiapan kita selalu datang terlambat. Kalau ada lomba kunjungan kerja, Kemenhut layak juara. Sayangnya, rakyat tidak menghirup foto kunjungan. Rakyat menghirup asap, bahkan asapnya sudah sampai ke luar Pulau Kalimantan,” tegas Arjun di Jakarta, Minggu (19/10/2026).
Arjun membeberkan data, Indonesia menjadi negara penghasil emisi karhutla terbesar di dunia pada 1-14 Oktober 2026. Rata-rata emisi harian mencapai 2,93 juta ton karbon per hari, jauh melampaui Brasil di posisi kedua dengan 892 ribu ton.
Puncaknya, pada Senin 12 Oktober 2026, Kalimantan Tengah mencatat 5.938 titik panas dari total 17.108 titik panas nasional. Kalteng menjadi provinsi terparah yang terkepung hotspot.
“Asap ini bukan main-main, ini darurat kesehatan dan berpotensi jadi masalah lintas batas,” ujarnya.
GMNI juga menyoroti pernyataan Menhut yang menyebut 99% karhutla disebabkan manusia dan tidak ada alokasi dana khusus untuk penanganan karhutla.
“Jika 99% karena manusia, di mana pengawasan, pencegahan dan penegakan hukumnya? Bencana yang datang tiap tahun kok tidak ada pos anggarannya? Masa pemadaman nunggu cari dana alternatif saat api sudah berkobar,” sindir Arjun.
Ia mengapresiasi pencabutan izin 26 perusahaan oleh Menhut dan penetapan 9 korporasi serta 223 orang sebagai tersangka oleh Polri. Namun, ia menegaskan penindakan jangan berhenti di pengumuman.
“Jangan hanya umumkan sanksi dan tersangka. Publik harus tahu prosesnya transparan, kewajiban pemulihan dijalankan, dan bisa dipantau,” katanya.
Arjun menyebut kritik ini sejalan dengan desakan di DPR. Anggota Komisi IV Johan Rosihan menegaskan keberhasilan harus diukur dari hasil lapangan, sementara Anggota Komisi XII Ateng Sutisna meminta penjelasan mengapa kebakaran berulang di areal yang pengelolanya sudah jelas.
Bahkan Presiden Prabowo melalui Seskab Teddy Indra Wijaya sudah menekankan pemerintah tidak boleh tiap tahun hanya sibuk padamkan api. Sistem pencegahan permanen lewat infrastruktur air dan kesiapan desa harus diperkuat.
“Instruksi Presiden ini mestinya sudah jalan jauh sebelum Presiden harus turun tangan,” ujar Arjun.
Atas kondisi tersebut, DPP GMNI Bidang Kehutanan melayangkan 6 tuntutan:
1. Dorong Presiden Prabowo evaluasi total kinerja Menhut dan jajaran terkait karhutla.
2. Desak Kemenhut buka informasi anggaran pencegahan dan penanganan karhutla ke publik.
3. Desak pemerintah perkuat sistem pencegahan permanen dan terukur.
4. Desak penegakan hukum transparan, konsisten dan tidak tebang pilih terhadap korporasi dan individu.
5. Desak pemerintah jamin perlindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak asap.
6. Desak pemerintah buka evaluasi penanganan karhutla secara berkala ke publik dan DPR.
“Rakyat tidak butuh laporan rapat dan janji tiap musim kebakaran. Rakyat butuh udara bersih, hutan terjaga, dan kepastian hukum. Jangan sampai tiap tahun rakyat hirup asap, sementara pemerintah sibuk menjelaskan kenapa kebakaran terjadi,” pungkas Arjun.(Red/R).
