Dugaan Penguasaan Lahan Riset Sawit PPKS Aek Pancur Disorot, Bibit Penelitian Diduga Dirusak dan Dialihkan Jadi Kebun Jagung

DELI SERDANG | PERS.NEWS– Dugaan penguasaan dan pengalihan fungsi lahan penelitian pembibitan kelapa sawit milik Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Kebun Aek Pancur, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan kalangan mahasiswa.

 

Persoalan ini mencuat setelah muncul laporan mengenai dugaan penggarapan lahan oleh pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pengelola. Aktivitas tersebut disebut meliputi penebangan atau perusakan bibit kelapa sawit yang digunakan untuk kegiatan penelitian, kemudian lahan ditanami komoditas pangan seperti jagung, ubi, dan cabai.

 

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status penguasaan lahan, legalitas aktivitas penggarapan, serta pengawasan manajemen terhadap kawasan yang disebut diperuntukkan bagi kegiatan penelitian dan pembibitan kelapa sawit.

 

Sejumlah pihak mendesak agar persoalan tersebut segera ditelusuri untuk memastikan apakah aktivitas penggarapan telah memperoleh izin atau justru dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

 

Dugaan Keterlibatan Oknum Internal, Manajemen Diminta Buka Suara

 

Berdasarkan penelusuran awak media Asatupro.com bersama sejumlah elemen mahasiswa, terdapat dugaan bahwa pihak-pihak yang melakukan penggarapan tidak memiliki hubungan kontraktual maupun izin tertulis dari pengelola lahan.

 

Selain itu, muncul dugaan adanya keterlibatan atau pembiaran oleh oknum internal di lingkungan PPKS Kebun Aek Pancur. Bahkan, informasi yang berkembang turut menyebut dugaan keterlibatan oknum karyawan perusahaan perkebunan Lonsum.

 

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan. Belum terdapat kesimpulan resmi mengenai adanya kerja sama maupun keterlibatan pihak internal dalam aktivitas penggarapan tersebut.

 

Awak media Asatupro.com bersama perwakilan lembaga juga disebut telah berupaya meminta penjelasan kepada pihak manajemen atau pengelola kebun.

 

Dalam proses konfirmasi tersebut, pihak yang melakukan penelusuran mengaku belum memperoleh penjelasan substantif. Mereka juga menyampaikan keberatan atas pernyataan yang disebut dilontarkan kepada wartawan, yang dinilai merendahkan tugas jurnalistik.

 

Sikap dan komunikasi pihak pengelola tersebut diharapkan dapat diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun spekulasi di tengah masyarakat.

 

Dalih Lahan Telantar Perlu Dibuktikan Melalui Mekanisme Hukum

 

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah munculnya klaim bahwa sebagian lahan yang digarap merupakan lahan telantar.

 

Namun, status suatu bidang tanah sebagai tanah telantar tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan anggapan bahwa lahan tersebut tidak dimanfaatkan secara langsung.

 

Penetapan status tanah telantar memiliki mekanisme tersendiri melalui ketentuan pertanahan yang berlaku. Pemerintah telah mengatur persoalan tersebut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar.

 

Regulasi tersebut mengatur proses penertiban kawasan dan tanah telantar melalui kewenangan serta prosedur pemerintah. Dengan demikian, klaim mengenai status tanah harus diperiksa berdasarkan dokumen hak, perizinan, penguasaan, dan hasil pemeriksaan instansi berwenang.

 

Karena itu, apabila terdapat pihak yang merasa memiliki kepentingan terhadap lahan tersebut, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme hukum, bukan tindakan sepihak yang berpotensi menimbulkan sengketa.

 

Dugaan Perusakan Tanaman Penelitian Perlu Diusut

 

Apabila benar terdapat penebangan atau perusakan bibit kelapa sawit yang digunakan untuk penelitian tanpa persetujuan pemegang hak atau pihak yang berwenang, tindakan tersebut perlu diperiksa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

 

Sejumlah aspek yang perlu ditelusuri antara lain:

 

1.Aspek penguasaan tanah: Memastikan status hak atau dasar penguasaan lahan serta pihak yang berwenang mengelolanya.

2.Aspek perkebunan:Memeriksa apakah aktivitas penggarapan dan pengalihan fungsi lahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Aspek dugaan perusakan: Mengidentifikasi apakah terdapat kerusakan bibit, tanaman penelitian, maupun fasilitas yang menimbulkan kerugian.

4. Aspek pertanggungjawaban: Menelusuri pihak yang melakukan, memerintahkan, memfasilitasi, atau mengetahui aktivitas tersebut apabila ditemukan bukti keterlibatan.

 

Penerapan sanksi pidana maupun tuntutan perdata harus didasarkan pada bukti, status hukum lahan, unsur perbuatan, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.

 

Elemen Masyarakat Desak Penghentian Aktivitas dan Pemulihan Lahan

 

Menanggapi persoalan tersebut, sejumlah elemen masyarakat, mahasiswa, dan insan pers mendesak agar aktivitas penggarapan yang dipersoalkan dihentikan sementara sampai status hukum dan legalitas penguasaan lahan memperoleh kejelasan.

 

Mereka juga meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kondisi bibit penelitian, tanaman yang telah ditanam, serta kemungkinan kerugian yang dialami pengelola.

 

Apabila terbukti terjadi penguasaan atau perusakan tanpa hak, pihak yang bertanggung jawab diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum, termasuk kemungkinan pemulihan kondisi lahan dan penggantian kerugian melalui mekanisme yang sah.

 

Selain itu, manajemen PPKS Aek Pancur diminta menjelaskan langkah pengawasan yang telah dilakukan, termasuk apakah sebelumnya terdapat laporan mengenai aktivitas penggarapan tersebut.

 

Aparat Penegak Hukum dan Instansi Pertanahan Diminta Turun Tangan

 

Persoalan ini dinilai perlu mendapat perhatian dari aparat penegak hukum dan instansi pertanahan agar tidak berkembang menjadi konflik penguasaan lahan yang berkepanjangan.

 

Aparat penegak hukum diharapkan menelusuri laporan dugaan penggarapan tanpa izin, dugaan perusakan bibit penelitian, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup.

 

Sementara itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai status hak dan batas bidang tanah apabila diperlukan dalam proses pemeriksaan.

 

Menunggu Klarifikasi PPKS Aek Pancur

 

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari manajemen PPKS Kebun Aek Pancur terkait status lahan, legalitas aktivitas penggarapan, dugaan kerusakan bibit penelitian, serta informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum internal maupun pihak luar.

 

Redaksi juga membuka ruang klarifikasi bagi pihak Lonsum maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

 

Seluruh dugaan tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dan pembuktian. Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana atau keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi.(Red)