PROYEK REVITALISASI 36 MADRASAH SENILAI Miliaran Rupiah Disorot, Muncul Dugaan Monopoli Rekanan dan Fee Komitmen 10 Persen

MEDAN |PERS.NEWS– Pelaksanaan proyek pembangunan dan revitalisasi 36 madrasah terdampak bencana Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Sumatera Utara mulai menjadi sorotan. Proyek dengan total pagu anggaran yang disebut mencapai milyaran Rupiah tersebut diduga diwarnai praktik monopoli penunjukan rekanan hingga permintaan fee komitmen sebesar 10 persen.

 

Informasi yang diterima redaksi menyebutkan, proyek yang saat ini telah berjalan sekitar 10 hari itu diduga tidak didistribusikan melalui mekanisme persaingan yang sehat. Bahkan, muncul dugaan adanya pengondisian sejumlah pekerjaan kepada rekanan tertentu yang disebut bersedia memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

 

Dalam informasi tersebut, dugaan praktik ini menyeret nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) inisial H Namun, dugaan keterlibatan maupun peran masing-masing pihak tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi lebih lanjut.

 

Berdasarkan informasi perhitungan anggaran yang diterima redaksi, setiap titik pekerjaan disebut memiliki nilai diduga sekitar Rp350 juta. Jika dikalikan dengan 36 titik madrasah, total nilai anggaran bisa mencapai miliar Rupiah

 

Sementara itu, apabila benar terdapat permintaan fee komitmen sebesar 10 persen dari keseluruhan nilai pekerjaan, maka potensi uang yang dipersoalkan diduga mencapai Miliaran Rupiah

 

Angka tersebut tentu bukan jumlah kecil. Dugaan adanya komitmen fee dalam pengelolaan proyek pendidikan dan rehabilitasi fasilitas madrasah menjadi persoalan serius yang patut ditelusuri, terutama menyangkut transparansi proses pengadaan, integritas pengelola anggaran, serta kualitas pekerjaan yang dihasilkan.

 

Surat Undangan Entry Meeting Jadi Salah Satu Dokumen yang Disorot

 

Redaksi memperoleh surat resmi Kanwil Kemenag Sumatera Utara Nomor B/45/Kw.02.1/KS.01.1/10/2026 tertanggal 23 Oktober 2026, yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kanwil Kemenag Sumut, inisial A Q.

 

Surat tersebut berisi undangan Entry Meeting dan Pemaparan Progres pembangunan revitalisasi pada 36 madrasah yang terdampak bencana Tahun Anggaran 2026. Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada Senin, 26 Oktober 2026, pukul 09.00 WIB, di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, bersama Tim PPS Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

 

Dokumen tersebut menunjukkan adanya agenda pemaparan progres pekerjaan bersama sejumlah pihak terkait. Namun, surat undangan itu sendiri tidak membuktikan adanya monopoli rekanan maupun permintaan fee komitmen sebagaimana informasi yang beredar.

 

Keterbukaan Kanwil Kemenag Sumut Dipertanyakan

 

Atas munculnya dugaan tersebut, publik patut mendapatkan penjelasan terbuka dari Kanwil Kemenag Sumatera Utara. Terlebih, proyek revitalisasi 36 madrasah merupakan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara dan ditujukan untuk memulihkan fasilitas pendidikan yang terdampak bencana.

 

Beberapa hal yang perlu dijelaskan antara lain Apakah Proyek tersebut Sudah melalui Tander dengan Benar yang di mana Sesuai dengan Kualitas bangunan

serta anggaran yang dikeluarkan untuk itu dan siapa saja penyedia jasa yang di percaya untuk mengerjakan proyek 36 titik tersebut, bagaimana mekanisme pengadaan dan pengawasan pekerjaan, serta apakah benar terdapat permintaan fee komitmen sebesar 10 persen kepada rekanan, yang mana semuanya masih menjadi tanda tanya besar??.

 

Klarifikasi juga diperlukan terkait posisi dan kewenangan PPK inisial H dalam proses pelaksanaan proyek tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh tahapan pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan telah berjalan sesuai ketentuan.

 

Redaksi menegaskan bahwa dugaan monopoli dan permintaan fee komitmen tersebut belum merupakan fakta hukum dan masih membutuhkan pembuktian. Karena itu, keterangan dari seluruh pihak yang disebut menjadi bagian penting dalam menjelaskan persoalan ini secara rinci kepada masyarakat.

 

Menunggu Klarifikasi dan Penjelasan Resmi

 

Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara A Q ,maupun PPK inisial H terkait dugaan tersebut.

 

Media membuka ruang seluas-luasnya bagi Kanwil Kemenag Sumatera Utara, PPK, maupun pihak rekanan untuk menyampaikan klarifikasi, bantahan, penjelasan, serta hak jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

 

Apabila dugaan tersebut terbukti benar, persoalan ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, pengawas internal, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan kewenangan masing-masing. Sebaliknya, apabila informasi tersebut tidak benar, klarifikasi secara terbuka perlu disampaikan guna mencegah kesimpangsiuran informasi serta menjaga kepercayaan publik.

 

Sebab, anggaran miliaran rupiah untuk pemulihan madrasah semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan pendidikan, bukan menjadi ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara.(Red)