TANJUNG BALAI| PERS.NEWS — Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tanjungbalai menyoroti pentingnya konsistensi Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam menerjemahkan visi, misi dan janji kampanye ke dalam pelayanan publik serta program pembangunan yang dirasakan masyarakat.
Ketua KAMMI Tanjungbalai, Rizqalsya Toyibi, S.Si., mengatakan keberhasilan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kebijakan wali kota, tetapi juga pada kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“ Masyarakat tidak melihat siapa yang bekerja di balik meja. Yang mereka lihat adalah kerja Pemko dan OPD. Karena itu, seluruh perangkat pemerintahan harus bergerak dalam satu arah dengan janji dan visi yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye,” ujar Rizqalsya.
Menurutnya, berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan maupun kinerja aparatur perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pemerintah. Ia menilai kritik publik sebaiknya direspons melalui klarifikasi, evaluasi dan perbaikan apabila memang ditemukan persoalan.
KAMMI juga mendorong agar mekanisme pengawasan terhadap aparatur pemerintahan berjalan secara efektif. Jika terdapat dugaan pelanggaran, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
“ Kritik masyarakat harus dijawab dengan evaluasi dan kerja nyata. Kalau memang ada persoalan, periksa secara objektif. Jika terbukti melanggar, tentu harus ada pembenahan sesuai aturan,” tegasnya.
Selain persoalan pelayanan publik, KAMMI turut menyoroti penanganan perkara yang berkaitan dengan anak. Rizqalsya meminta pemerintah dan instansi terkait memastikan aspek perlindungan, penanganan serta evaluasi tetap berjalan sesuai kewenangan masing-masing, meskipun perhatian publik terhadap suatu kasus telah menurun.
“Jangan menunggu persoalan kembali ramai baru pemerintah bergerak. Kasus yang sudah terjadi harus menjadi pelajaran dan dasar untuk memperbaiki sistem perlindungan anak,” katanya.
Rizqalsya menegaskan, fungsi kontrol KAMMI ditujukan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pemerintah.
“Pemerintah yang kuat bukan pemerintah yang bebas dari kritik, tetapi pemerintah yang mampu menerima kritik, mengujinya dengan fakta, lalu memperbaiki apa yang memang perlu diperbaiki,” pungkasnya. (Red/R)
