Jakarta|-Pers.News|-Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk tidak lagi ragu dan tidak lagi setengah-setengah. Presiden harus mengambil langkah tegas, sistematis, dan menyeluruh dalam membersihkan praktik oligarki, jaringan deep state, serta kelompok yang dalam diskursus politik kerap disebut sebagai _londo ireng_, yang selama ini dinilai menjadi benalu dan penghalang utama agenda transformasi dan pembangunan nasional.
Ketua Umum PP KAMMI Periode 2026–2028, Muhammad Amri Akbar, menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini berada di persimpangan sejarah. Satu jalan menuju Indonesia yang berdaulat dan bermartabat, jalan lainnya menuju Indonesia yang terus dibajak, disandera, dan diperas oleh segelintir elite rakus yang tidak pernah kenyang.
“Presiden Prabowo harus berani melakukan pembersihan total terhadap praktik oligarki, jaringan deep state, dan mentalitas londo ireng yang berpotensi membajak arah kebijakan negara. Indonesia tidak boleh terus-menerus menjadi arena pertarungan kepentingan segelintir elite yang mengorbankan kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” tegas Amri.
Menurut Amri, oligarki hari ini bukan lagi sekadar teori akademik. Oligarki itu nyata, hidup, dan bekerja setiap hari di ruang-ruang gelap kekuasaan. Mereka menguasai tambang, menguasai energi, menguasai pangan, menguasai lahan, menguasai perbankan, bahkan menguasai arah kebijakan. Rakyat hanya menjadi penonton, sementara segelintir orang mengeruk kekayaan negeri ini tanpa henti.
“Oligarki tidak semata-mata berkaitan dengan konsentrasi kekayaan, melainkan juga persoalan bagaimana kekuatan ekonomi dapat memengaruhi keputusan politik, penguasaan sumber daya strategis, hingga distribusi kesejahteraan nasional. Kalau kekayaan hanya berputar di kalangan itu-itu saja, sementara rakyat makin miskin, itu bukan pembangunan, itu penjajahan gaya baru,” ujarnya.
Sementara itu, istilah _deep state_ merujuk pada dugaan keberadaan jaringan kekuasaan informal yang dapat memengaruhi kebijakan negara di luar mekanisme pemerintahan yang sah. Jaringan ini tidak terlihat di struktur resmi, tetapi tangan-tangannya terasa di mana-mana. Mereka bisa mengatur siapa yang naik, siapa yang jatuh, kebijakan mana yang jalan, dan kebijakan mana yang harus dibunuh diam-diam.
“Negara ini punya presiden, punya menteri, punya DPR, punya hukum. Tapi kalau keputusan negara masih bisa diatur oleh jaringan bayangan yang tidak dipilih rakyat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, lalu untuk apa kita berdemokrasi? Deep state adalah musuh dalam selimut demokrasi,” kata Amri dengan nada keras.
Adapun istilah _londo ireng_ digunakan sebagai kritik politik yang sangat tajam terhadap mentalitas elite yang lebih mengutamakan kepentingan kekuatan asing maupun kelompok tertentu dibandingkan kedaulatan dan kepentingan nasional. Mereka berwajah Indonesia, berpaspor Indonesia, tetapi cara berpikir dan cara kerjanya lebih melayani tuannya di luar daripada rakyatnya sendiri.
“Kita telah merdeka secara politik selama lebih dari delapan dekade, tetapi pekerjaan besar bangsa ini adalah memastikan kemerdekaan tersebut benar-benar terwujud dalam kedaulatan ekonomi, keadilan sosial, dan kemandirian dalam menentukan arah pembangunan. Jangan sampai kolonialisme dalam bentuk lama telah berakhir, tetapi watak subordinasi terhadap kepentingan tertentu justru terus dipelihara oleh elite bangsa sendiri. Itu namanya merdeka secara fisik, tapi terjajah secara mental,” ujar Amri.
Amri menilai bahwa agenda besar Presiden Prabowo dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, industrialisasi nasional, serta pemerataan ekonomi tidak akan pernah tercapai selama struktur kekuasaan masih dikuasai oleh para pembajak tersebut. Visi besar akan selalu kalah oleh kepentingan sempit, jika Presiden tidak berani membersihkan rumahnya sendiri.
Karena itu, PP KAMMI mendorong Presiden melakukan evaluasi menyeluruh dan tanpa pandang bulu terhadap tata kelola sektor-sektor strategis, khususnya energi, pertambangan, pangan, kehutanan, keuangan, dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki pengaruh langsung terhadap hajat hidup masyarakat.
“Periksa semua kontrak karya, periksa semua konsesi, periksa semua izin tambang, periksa semua mafia pangan dan mafia energi. Jangan ada yang kebal hukum. Jangan ada yang dilindungi karena dekat dengan kekuasaan. Kalau ada yang bermain, sikat. Kalau ada yang merampok uang rakyat, penjarakan,” tegasnya.
“Pembersihan yang kita maksud bukanlah persekusi politik atau tindakan sewenang-wenang terhadap kelompok tertentu. Pembersihan harus dimaknai sebagai reformasi struktural melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pemutusan konflik kepentingan, dan penguatan institusi negara. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan harus diproses tanpa pandang bulu, mau dia pengusaha besar, pejabat tinggi, maupun jenderal sekalipun,” lanjutnya.
Lebih jauh, Amri mengingatkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari luar. Dalam banyak keadaan, persoalan justru dapat muncul ketika kepentingan privat memperoleh pengaruh yang berlebihan dalam pengambilan keputusan publik.
“Musuh terbesar kedaulatan bangsa bukan hanya tekanan dari luar, tetapi juga ketika ada elite di dalam negeri yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen akumulasi keuntungan pribadi dan kelompok. Mereka menjual negara ini sedikit demi sedikit. Mereka menggadaikan masa depan anak cucu kita demi keuntungan sesaat. Negara harus kembali menjadi instrumen pengabdian kepada rakyat, bukan alat pelayanan bagi kepentingan oligarki,” ungkapnya.
PP KAMMI juga memandang bahwa keberanian Presiden dalam membenahi struktur kekuasaan harus diikuti penguatan meritokrasi, transparansi kebijakan, reformasi birokrasi, serta konsistensi pemberantasan korupsi. Jangan sampai yang dibersihkan hanya lawan politik, sementara kroni dan sekutu yang sama busuknya justru dipelihara dan diberi karpet merah.
Menurut Amri, dukungan terhadap agenda pemerintahan tidak boleh dimaknai sebagai pemberian cek kosong terhadap kekuasaan. Sebaliknya, dukungan yang konstruktif harus disertai keberanian menyampaikan kritik dan mengawal pelaksanaan kebijakan agar tetap berada dalam koridor konstitusi.
“KAMMI ingin Presiden Prabowo berhasil membawa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, adil, dan sejahtera. Namun, keberhasilan itu tidak cukup hanya dengan keberanian menyampaikan visi besar. Dibutuhkan keberanian membongkar praktik-praktik yang selama ini menghambat terwujudnya cita-cita nasional. Pidato tanpa tindakan adalah omong kosong. Visi tanpa keberanian membersihkan adalah ilusi,” katanya.
Amri menegaskan bahwa PP KAMMI akan terus mengambil posisi sebagai kekuatan moral dan intelektual yang independen, kritis, sekaligus konstruktif dalam mengawal perjalanan pemerintahan. KAMMI tidak akan menjadi stempel kekuasaan, tidak akan menjadi barisan penjilat, dan tidak akan diam ketika rakyat dikhianati.
“Kami tidak ingin Indonesia hanya mengalami pergantian kepemimpinan tanpa perubahan mendasar dalam tata kelola kekuasaan. Yang dibutuhkan bangsa ini bukan sekadar pergantian aktor, melainkan transformasi sistem agar kekuasaan benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat. Kalau hanya ganti orang tapi sistemnya masih dikuasai oligarki, itu bukan perubahan, itu pergantian pemain dalam drama yang sama,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Amri mengajak seluruh elemen bangsa, mahasiswa, pemuda, ulama, buruh, petani, nelayan, dan seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat solidaritas nasional dan mendukung upaya pembenahan negara melalui mekanisme demokrasi serta supremasi hukum.
“Presiden Prabowo harus menjadikan momentum kepemimpinannya sebagai titik balik untuk mengakhiri dominasi kepentingan sempit dalam penyelenggaraan negara. Indonesia terlalu besar untuk dikendalikan oleh segelintir oligarki, terlalu berharga untuk disandera jaringan kekuasaan informal, dan terlalu merdeka untuk terus mewarisi mentalitas londo ireng.”
“Kedaulatan negara tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Ia harus hadir dalam keberanian menegakkan hukum, membenahi struktur kekuasaan, dan memastikan seluruh kekayaan bangsa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jika Presiden berani, rakyat akan berdiri di belakangnya. Jika Presiden ragu, sejarah akan mencatatnya sebagai pemimpin yang gagal menyelamatkan bangsanya dari cengkeraman oligarki,” pungkas Amri.(Red/R).
