JAKARTA|-Pers.News|-Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Lentera Advokasi Nusantara Transparan dan Masif (LANTAM) Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan bobroknya tata kelola perizinan dan proyek fisik di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (Perkimcikataru) Kota Medan.
Koordinator aksi, Pablo Saragih, mengatakan pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat dan pengusaha di Kota Medan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang diduga tidak berjalan sesuai prosedur dan biaya resmi.
“Kami menerima laporan adanya dugaan praktik uang pelicin, uang percepatan, dan gratifikasi agar PBG cepat terbit. Sementara yang tidak membayar, berkasnya dipersulit, dipingpong, bahkan dibiarkan mangkrak berbulan-bulan,” ujar Pablo Saragih di sela aksi.
Pablo juga menyoroti salah satu bangunan di Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, yang disebutnya bisa berdiri bebas padahal objek tanah tempat bangunan tersebut diduga sedang dalam sengketa dan terdaftar gugatannya di Pengadilan Negeri Medan.
“Alas hak atas tanah tersebut masih diperdebatkan secara hukum. Apakah karena ada setoran? Ini yang harus dijawab,” tegasnya.
Selain soal PBG, LANTAM SUMUT juga mendesak KPK mengusut dugaan praktik jual beli proyek fisik di lingkungan Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Menurut Pablo, proyek pembangunan, rehabilitasi, dan penataan kawasan diduga sudah dikondisikan jauh sebelum lelang. Diduga ada fee proyek, setoran kepada oknum, dan pengaturan pemenang lelang yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
“Akibatnya kualitas bangunan buruk, proyek mangkrak, dan uang rakyat yang seharusnya untuk kesejahteraan warga Medan, justru diduga masuk ke kantong oknum,” katanya.
Dalam aksi tersebut, LANTAM SUMUT menyampaikan 4 tuntutan resmi kepada KPK:
1.Segera lakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan gratifikasi pengurusan PBG di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
2.Periksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan atas dugaan jual beli proyek fisik dan aliran fee proyek.
3.Panggil dan periksa Kepala Dinas Perkimcikataru Kota Medan beserta jajarannya yang terlibat dalam proses perizinan dan pengadaan.
4.Lakukan audit forensik terhadap seluruh penerbitan PBG tahun 2024 – 2026 dan seluruh proyek fisik di Dinas Perkimcikataru Kota Medan.
Pablo menegaskan, aksi ini merupakan laporan masyarakat yang disampaikan secara resmi ke lembaga antirasuah.
“Kami menegaskan, jika KPK diam, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutup Pablo Saragih.
Aksi berlangsung aman, tertib, dan dikawal aparat kepolisian.(Red/R).
