Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kelangkaan minyak goreng bersubsidi Minyakita di Sumatera Utara. Kondisi ini dinilai sebagai sebuah paradoks, mengingat wilayah tersebut merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Dalam aksi itu, massa membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan agar distribusi Minyakita diprioritaskan bagi masyarakat lokal. Mereka juga mendesak pemerintah dan pihak perusahaan untuk bersikap transparan dalam menjelaskan alur distribusi minyak goreng tersebut.
Koordinator Wilayah GMKI Sumatera Utara, Chrisye Sitorus, dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan kelangkaan ini tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.
“Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata. Sumatera Utara sebagai daerah penghasil sawit justru mengalami kelangkaan minyak goreng bersubsidi. Kami menduga terdapat ketimpangan distribusi yang harus segera diusut. Negara tidak boleh kalah dengan kepentingan pasar,” tegasnya.
Ia juga menyoroti dugaan bahwa distribusi Minyakita lebih banyak dialihkan ke luar daerah, khususnya ke Pulau Jawa, sehingga masyarakat Sumatera Utara kesulitan memperoleh minyak goreng dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Sumatera Utara, Irham Sadani Rambe, menilai bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi, tetapi juga menyangkut keberpihakan terhadap rakyat kecil.
“Kami melihat adanya kegagalan dalam memastikan keadilan distribusi. Rakyat kecil—seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, hingga buruh—menjadi pihak yang paling terdampak. Mereka terpaksa membeli minyak dengan harga tinggi atau bahkan tidak mendapatkannya sama sekali. Ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya.
Irham juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan distribusi oleh PT INL serta meminta pemerintah untuk turun tangan secara konkret.
“Kami menuntut agar distribusi Minyakita diprioritaskan untuk Sumatera Utara. Jika perlu, hentikan sementara pengiriman ke luar daerah hingga kebutuhan lokal terpenuhi. Kami juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan praktik mafia dalam distribusi minyak goreng,” tambahnya.
Selain itu, massa aksi turut menyampaikan tuntutan kepada pemerintah agar tidak tinggal diam, termasuk melakukan intervensi pasar dan menjamin stabilitas harga bahan pokok.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan berjalan tertib. Meski demikian, aliansi mahasiswa menegaskan akan terus mengawal isu ini dan siap kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak direspons secara serius oleh pihak terkait.(Red)
