TANJUNGBALAI|PERS.NEWS– Polemik kepemimpinan di tubuh PD KAMMI Tanjungbalai masih belum mereda. Di tengah saling klaim terkait keabsahan hasil Musyawarah Daerah (Musda) IV, Demisioner Ketua Umum PD KAMMI Tanjungbalai, Yusuf, menegaskan bahwa kepemimpinan yang ia akui memiliki legitimasi organisasi berada di bawah komando Rizqalsya Toyibi.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas dinamika pasca Musda IV serta pelantikan kepengurusan yang masih menjadi perdebatan di kalangan kader. Menurut Yusuf, persoalan yang terjadi bukan sekadar perebutan legitimasi, melainkan berkaitan dengan kepatuhan terhadap konstitusi organisasi serta proses yang melahirkan kepemimpinan tersebut.
“Jangan berbicara terlalu jauh soal legalitas jika proses yang melahirkannya masih dipertanyakan kader. Organisasi kader tidak dibangun di atas klaim, tetapi di atas aturan yang harus dihormati bersama,” tegas Yusuf.
Ia menyebut sejumlah kader sejak awal telah memberikan catatan terhadap pelaksanaan Musda IV. Karena itu, ia menilai tidak tepat jika kritik yang muncul dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap organisasi, sebab yang dipersoalkan adalah mekanisme dan proses yang berlangsung.
Di tengah dinamika tersebut, Yusuf mengungkapkan bahwa para demisioner bersama unsur kepengurusan wilayah melakukan konsolidasi organisasi untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan maupun stagnasi kaderisasi di tingkat daerah. Dari proses tersebut, lanjutnya, Rizqalsya Toyibi kemudian diberikan mandat untuk memimpin dan menjalankan roda organisasi.
“Mandat itu lahir dari konsolidasi, bukan dari ambisi pribadi. Tujuannya jelas, memastikan organisasi tetap berjalan, kaderisasi tetap hidup, dan gerakan tetap hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Yusuf juga menyoroti kecenderungan sebagian pihak yang dinilai lebih fokus membangun narasi kemenangan dibanding menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di kalangan kader. Ia menegaskan bahwa organisasi yang sehat seharusnya mampu merespons kritik dengan argumentasi dan konstitusi, bukan sekadar klaim sepihak.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh kader untuk kembali merujuk pada AD/ART serta memahami filosofi gerakan KAMMI secara utuh. Menurutnya, konstitusi organisasi harus menjadi acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, bukan hanya dijadikan alat pembenaran dalam perbedaan pandangan.
“Kader harus berani berpikir kritis. Jangan sampai loyalitas kepada kelompok mengalahkan loyalitas kepada konstitusi organisasi. Sebab yang harus dijaga bukan figur, melainkan marwah organisasi itu sendiri,” katanya.
Yusuf menegaskan bahwa sejarah organisasi akan menilai bukan siapa yang paling sering mengklaim legitimasi, melainkan siapa yang mampu menjaga kaderisasi, merawat persatuan kader, dan konsisten menjalankan organisasi sesuai nilai-nilai perjuangan.
Di tengah polemik tersebut, kubu Rizqalsya menyatakan akan tetap fokus menjalankan kaderisasi dan agenda pengabdian kepada masyarakat. Mereka menilai legitimasi sejati tidak lahir dari perdebatan di ruang publik, melainkan dari kepercayaan kader dan kerja nyata di lapangan.
“Pada akhirnya, kader akan menilai sendiri siapa yang menjaga konstitusi dan siapa yang hanya sibuk mempertahankan klaim. Waktu akan menjawab semuanya,” tutup Yusuf.(Red)
