TAPANULI TENGAH | PERS.NEWS — Persoalan banjir yang berulang dan berlangsung berkepanjangan di sejumlah wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan yang lebih serius, terencana, dan menyentuh akar persoalan, bukan semata-mata mengandalkan langkah darurat ketika banjir terjadi.
Hal itu disampaikan Keluarga Mahasiswa dan Pemuda Sibolga–Tapanuli Tengah (KAMPUSTA) melalui keterangan pers pada Rabu (8/9/2026). Organisasi tersebut menilai banjir yang terus berulang perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama dalam menyusun kebijakan yang mampu mengurangi risiko dan dampaknya dalam jangka panjang.
Pendiri sekaligus Ketua KAMPUSTA, Irga Selamat Febrianggi Manalu, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang terus dihadapi masyarakat. Menurutnya, banjir yang terjadi secara berulang tidak semestinya hanya direspons melalui penanganan darurat, tetapi harus menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian banjir dan kesiapan pemerintah daerah.
“Banjir yang terus berulang dan berkepanjangan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Masyarakat membutuhkan penanganan yang nyata, bukan hanya respons sementara ketika banjir sudah terjadi,” ujar Irga.
Menurut Irga, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai faktor yang berpotensi memicu maupun memperparah terjadinya banjir. Evaluasi tersebut, kata dia, dapat mencakup kondisi drainase, kapasitas dan aliran sungai, tata ruang, pengelolaan lingkungan, kondisi infrastruktur, hingga pemetaan wilayah yang selama ini menjadi titik rawan banjir.
Ia menilai, pemetaan terhadap titik rawan menjadi penting agar pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menentukan prioritas penanganan. Dengan demikian, program yang dilakukan tidak hanya bersifat reaktif setelah banjir terjadi, tetapi juga diarahkan pada langkah pencegahan dan pengurangan risiko.
Irga menegaskan, persoalan banjir merupakan masalah yang kompleks sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melibatkan instansi terkait serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan informasi mengenai kondisi di wilayah masing-masing.
“Kita memahami bahwa persoalan banjir tidak sederhana dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, harus ada langkah yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar masyarakat dapat melihat progres penanganannya,” katanya.
KAMPUSTA juga mendorong Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan banjir, termasuk antara pemerintah daerah, perangkat teknis, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Irga, masyarakat yang berada di wilayah terdampak memiliki pengalaman langsung mengenai pola genangan, titik rawan, kondisi saluran air, serta berbagai persoalan yang muncul ketika banjir terjadi. Informasi tersebut dinilai dapat menjadi masukan penting dalam menyusun kebijakan penanganan yang lebih tepat sasaran.
“Jangan sampai masyarakat terus menghadapi persoalan yang sama tanpa mengetahui sejauh mana solusi sedang dikerjakan. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Selain mendorong pemerintah daerah, KAMPUSTA juga mengajak mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal kebijakan serta program penanganan banjir di Tapanuli Tengah.
Pengawasan publik dinilai penting untuk memastikan setiap program yang direncanakan dan dilaksanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. KAMPUSTA juga menilai keterbukaan informasi mengenai program, target, dan progres penanganan dapat membantu masyarakat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan upaya pengurangan risiko banjir.
Irga mengatakan, banjir tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan ketika air meluap dan menggenangi permukiman warga. Menurutnya, persoalan tersebut memiliki keterkaitan dengan tata kelola lingkungan, infrastruktur, perencanaan wilayah, sistem drainase, serta kesiapsiagaan menghadapi risiko bencana.
Karena itu, KAMPUSTA berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat menjadikan persoalan banjir sebagai salah satu agenda prioritas. Penanganan, menurutnya, perlu disusun secara terintegrasi dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kemampuan daerah, serta kebutuhan masyarakat di wilayah yang rawan terdampak.
“Sudah saatnya persoalan banjir di Tapanuli Tengah ditangani secara serius, bukan sekadar ditanggulangi sementara. Masyarakat berhak mendapatkan lingkungan yang lebih aman, sementara pemerintah memiliki tanggung jawab untuk terus meningkatkan upaya perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Irga Selamat Febrianggi Manalu.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh keterangan maupun klarifikasi dari Bupati Tapanuli Tengah atau pihak terkait mengenai langkah konkret pemerintah daerah dalam menangani persoalan banjir yang berulang dan berkepanjangan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi banjir, evaluasi yang telah dilakukan, serta program dan langkah penanganan yang telah maupun akan dilaksanakan.
Masyarakat berharap persoalan banjir tidak hanya mendapat perhatian ketika bencana terjadi, tetapi juga ditindaklanjuti melalui perencanaan, pencegahan, dan penguatan infrastruktur secara berkelanjutan. Keterbukaan informasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanganan banjir yang lebih efektif.
Dengan langkah yang terencana dan evaluasi secara berkala, penanganan banjir di Tapanuli Tengah diharapkan tidak berhenti pada penanganan sementara, tetapi mampu memberikan solusi jangka panjang serta meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di wilayah yang selama ini terdampak. (Red)
