LABUHANBATU | PERS.NEWS — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, menjadi sorotan setelah dapur Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) wilayah tersebut disebut berhenti beroperasi selama sekitar 10 hari.
Penutupan dapur MBG tersebut dipersoalkan sejumlah pihak karena berdampak pada distribusi makanan bergizi bagi siswa penerima manfaat serta aktivitas para relawan yang terlibat dalam operasional dapur.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, penghentian sementara operasional dapur dilakukan oleh Kepala SPPG Labuhan Bilik. Sejumlah warga menduga keputusan tersebut dilakukan secara sepihak dengan alasan dapur perlu menjalani renovasi.
Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, berinisial HB (40), saat dikonfirmasi pada Kamis (10/9/2026), mengatakan dapur SPPG Labuhan Bilik sudah sekitar 10 hari tidak beroperasi.
“Sudah 10 hari dapur SPPG Labuhan Bilik tidak beroperasi. Banyak relawan yang akhirnya tidak bekerja karena dapur ditutup,” ujar HB.
Menurut HB, kondisi tersebut turut berdampak kepada sekolah-sekolah yang sebelumnya menerima distribusi MBG. Ia menyebut persoalan internal di tingkat pengelola dapur seharusnya tidak sampai mengakibatkan siswa kehilangan hak menerima program tersebut.
“Akibat masalah internal di dalam dapur, yang menjadi korban anak sekolah dan relawan. Anak sekolah tidak menerima MBG, sementara relawan juga tidak bekerja,” katanya.
HB juga mempertanyakan dasar kewenangan penghentian operasional dapur tersebut. Menurutnya, jika keputusan penutupan dilakukan tanpa mekanisme dan persetujuan dari pihak-pihak terkait, maka perlu ada penjelasan mengenai dasar serta prosedur yang digunakan.
Ia juga menyinggung adanya surat pemberitahuan penghentian operasional dapur MBG yang menurutnya menjadi dasar pertanyaan mengenai kewenangan Kepala SPPG dalam mengambil keputusan tersebut.
“Jika benar dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang jelas, tentu perlu dipertanyakan karena menyangkut pelayanan kepada siswa penerima manfaat,” ujarnya.
Kepala SPPG: Penutupan Karena Renovasi
Sementara itu, Kepala SPPG Labuhan Bilik, Mansur Siregar, saat dikonfirmasi pada Rabu (9/9/2026), membenarkan bahwa operasional dapur MBG untuk sementara dihentikan.
Namun, Mansur membantah adanya persoalan lain di balik penghentian tersebut. Ia menjelaskan bahwa dapur sedang menjalani proses renovasi.
“Sekarang ini dalam tahap renovasi. Tidak ada masalah lain dengan ditutup sementaranya dapur di Labuhan Bilik,” ujar Mansur.
Ketika ditanyakan mengenai keputusan penghentian operasional yang disebut dilakukan tanpa persetujuan pihak terkait, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN), koordinator wilayah maupun pihak yayasan, Mansur mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan kepada pimpinan.
Ia juga menyebut telah membuat nota musyawarah terkait persoalan tersebut. Namun, menurut keterangannya, dokumen tersebut belum ditandatangani pihak yayasan.
Mansur menegaskan kembali bahwa penghentian operasional dilakukan sementara karena adanya renovasi dapur.
Publik Menunggu Kejelasan
Penutupan dapur SPPG Labuhan Bilik kini menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan penyaluran Program Makan Bergizi Gratis kepada siswa.
Di satu sisi, warga mempertanyakan dampak penghentian operasional terhadap siswa dan relawan serta mekanisme pengambilan keputusan. Di sisi lain, pihak SPPG menyatakan bahwa penghentian tersebut semata-mata dilakukan karena proses renovasi.
Dengan adanya perbedaan sudut pandang tersebut, diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penyelenggaraan program MBG untuk memastikan apakah penghentian sementara operasional dapur telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh penjelasan dari pihak Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pihak terkait lainnya mengenai mekanisme penghentian operasional SPPG Labuhan Bilik dan keberlanjutan distribusi MBG bagi sekolah-sekolah penerima manfaat.
Publik pun berharap persoalan tersebut segera mendapat kejelasan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan dan siswa penerima manfaat tidak terdampak oleh persoalan internal di tingkat pelaksana.(Red/R)
