PERS.NEWS – Pelestarian hutan berpeluang memberikan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Namun, potensi tersebut membutuhkan sistem pengelolaan yang terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaat ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Persoalan itu menjadi salah satu fokus Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung (Unila), Jumat, 9 Oktober 2026, di Aula Dekanat Fakultas Pertanian Unila.
Seminar bertema “Penguatan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Menuju Net Zero Emission Indonesia 2060” tersebut mempertemukan unsur pemerintah dan akademisi untuk membahas penguatan tata kelola karbon, pengelolaan hutan lestari, serta perlindungan daerah aliran sungai.
Wakil Rektor Bidang Akademik Unila, Prof. Dr. Eng. Suripto Dwi Yuwono, S.Si., M.T., yang membuka kegiatan mewakili rektor, menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Dalam pembahasan tersebut, sektor kehutanan memiliki peluang berkontribusi terhadap pengurangan emisi melalui perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan, dan pemulihan ekosistem. Kegiatan itu juga berpotensi menghasilkan unit karbon yang dapat dimanfaatkan dalam mekanisme perdagangan karbon sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, kredibilitas menjadi faktor penting. Setiap pengurangan emisi atau peningkatan penyerapan karbon harus didukung pengukuran, pelaporan, dan verifikasi yang dapat dipercaya untuk mencegah klaim ganda serta memastikan manfaat lingkungan benar-benar terwujud.
Seminar menghadirkan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Dr. Ir. Mahfudz, M.P., sebagai pembicara utama. Diskusi juga menghadirkan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Kehutanan Dr. Edi Sulistyo Heri Susetyo, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VI Dr. Dudi Iskandar, serta Guru Besar Fakultas Pertanian Unila Prof. Slamet Budi Yuwono.
Dipandu Guru Besar Fakultas Pertanian Unila Prof. Samsul Bakri, forum tersebut diharapkan memperkuat pertukaran pengetahuan dan merumuskan gagasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola nilai ekonomi karbon. (*)
