Ketua Karang Taruna Kecamatan Onanrunggu
MEDAN|PERS.NEWS-Di tengah gencarnya promosi Danau Toba sebagai destinasi wisata prioritas nasional, ada satu pertanyaan sederhana yang patut diajukan: apakah seluruh kawasan Danau Toba benar-benar diperlakukan sebagai bagian penting pembangunan, atau hanya beberapa titik tertentu saja yang dianggap layak diperhatikan?
Pertanyaan itu muncul ketika melihat kondisi pelayanan transportasi penyeberangan lintasan Onanrunggu–Balige belakangan ini. Pada hari libur nasional dan cuti bersama—yang seharusnya menjadi momentum meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan—jadwal kapal justru hanya beroperasi satu trip. Sebuah keputusan yang sulit dipahami oleh masyarakat.
Contohnya terjadi pada Kamis, 14 Mei 2026, saat Hari Libur Nasional Kenaikan Yesus Kristus. Masyarakat dan wisatawan yang ingin menyeberang melalui lintasan Onanrunggu–Balige hanya mendapati satu trip kapal beroperasi. Padahal, momentum libur panjang biasanya identik dengan lonjakan perjalanan masyarakat.
Kondisi serupa kembali terjadi pada Kamis, 28 Mei 2026, yang ditetapkan sebagai cuti bersama Iduladha. Di saat banyak masyarakat memanfaatkan momen libur untuk pulang kampung, berwisata, atau mengunjungi keluarga, lintasan ini kembali beroperasi dengan kapasitas minimum. Dua momentum libur besar dalam satu bulan, namun keduanya gagal dimanfaatkan sebagai peluang untuk menunjukkan keseriusan pelayanan transportasi di kawasan Danau Toba.
Ironisnya, ketika pemerintah terus berbicara tentang konektivitas kawasan wisata Danau Toba, masyarakat Onanrunggu justru merasakan akses yang semakin terbatas pada saat kebutuhan mobilitas sedang tinggi. Padahal, transportasi adalah urat nadi pertumbuhan daerah. Sulit membayangkan pariwisata berkembang jika akses masyarakat dan wisatawan sendiri dibatasi.
Onanrunggu bukan jalan tikus.
Kecamatan ini bukan sekadar lintasan pelengkap di pinggiran Danau Toba yang hanya diingat ketika dibutuhkan dalam peta rute penyeberangan. Onanrunggu adalah wilayah yang hidup. Ada masyarakat yang bergerak, pelaku usaha kecil yang menggantungkan harapan pada kunjungan wisatawan, anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan, serta warga yang setiap hari bergantung pada transportasi penyeberangan.
Lebih dari itu, kawasan ini sebenarnya memiliki potensi wisata yang besar, namun perlahan seolah tenggelam karena minim perhatian dan keterbatasan akses. Kawasan wisata Lagundi, misalnya, menyajikan panorama Danau Toba yang indah dan sangat potensial untuk dikembangkan. Demikian pula Daerah Tujuan Wisata Pallombuan yang berada tidak jauh dari Onanrunggu. Tempat-tempat ini seharusnya dapat tumbuh dan ramai dikunjungi apabila konektivitas transportasi benar-benar didukung secara serius.
Di sisi lain Danau Toba, antrean kendaraan menuju Pelabuhan Tomok dan Simanindo kerap mengular panjang, terutama pada musim liburan. Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bahwa wisatawan dan pengguna jasa penyeberangan membutuhkan alternatif lintasan lain untuk mengurai kepadatan. Dan Onanrunggu sejatinya memiliki potensi besar untuk menjadi pilihan tersebut.
Namun bagaimana mungkin masyarakat maupun wisatawan menjadikan Onanrunggu sebagai alternatif penyeberangan jika pada hari-hari ramai justru jadwal kapal dipersempit? Ketika daerah lain kewalahan menghadapi lonjakan penumpang, Onanrunggu malah terkesan dibiarkan berjalan setengah hati.
Yang lebih disayangkan, pola pikir pelayanan publik terkadang masih terjebak pada hitung-hitungan untung dan rugi semata. Seolah-olah lintasan penyeberangan hanya dilihat dari jumlah kendaraan dan pemasukan harian. Padahal, badan usaha milik negara tidak semestinya berpikir layaknya perusahaan bisnis biasa. Ada tanggung jawab sosial dan pelayanan publik yang melekat di dalamnya.
Jika alasannya karena jumlah penumpang belum ramai sehingga trip dikurangi, maka pertanyaannya sederhana: kapan daerah seperti Onanrunggu bisa berkembang? Bagaimana wisatawan mau datang jika akses pada hari libur saja dipersempit? Pembangunan tidak akan pernah tumbuh dari kebijakan yang setengah hati.
Masyarakat Onanrunggu tidak meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin dipandang setara sebagai bagian dari kawasan Danau Toba yang juga layak diperhatikan. Sebab pembangunan yang adil bukan hanya tentang proyek besar dan slogan megah, melainkan tentang bagaimana negara hadir hingga ke daerah-daerah yang selama ini kerap dianggap pinggiran.(Red)
