JAKARTA|PERS.NEWS- Aksi unjuk rasa yang melibatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh fakultas Universitas Indonesia (UI), serta partisipasi mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor (IPB), berlangsung di Jakarta pada Jumat (12/6/2026). Aksi ini semula direncanakan terpusat di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menyebut bahwa aksi ini membawa lima tuntutan utama yang telah dirumuskan melalui konsolidasi BEM di lingkungan UI.
“Lima tuntutan mahasiswa”
Adapun lima tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:
1.Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2.Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
3.Menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4.Menghentikan militerisme di ruang sipil.
5.Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.
Menurut Dimas, kelima poin tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh BEM fakultas di UI.
“Pengalihan rute massa mahasiswa”
Di tengah aksi, rombongan mahasiswa dari UI yang berangkat dari kampus di Depok sekitar pukul 10.30 WIB dilaporkan mengalami pengalihan rute saat mendekati kawasan Semanggi. Bus yang membawa massa tidak diarahkan menuju Bundaran HI, melainkan dibelokkan ke arah Dukuh Atas sebelum kemudian bergerak menuju kawasan Gedung DPR RI.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, membenarkan adanya pengalihan tersebut. Ia menyebut sebagian massa sempat terpisah dan berkumpul di sekitar Kantor TVRI sambil menunggu konsolidasi ulang dengan kelompok lain.
“Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi,” ujarnya.
“Penjelasan kepolisian soal lokasi aksi”
Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa pengalihan tersebut dilakukan karena Bundaran HI dinilai bukan lokasi yang tepat untuk kegiatan penyampaian aspirasi. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas masyarakat dan perekonomian yang padat.
Ia menyebut aparat telah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara aksi untuk mengalihkan lokasi demonstrasi ke titik lain yang dinilai lebih memungkinkan, seperti kawasan Patung Kuda atau depan Gedung DPR/MPR RI.
“Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang,” ujarnya.(Red)
