PERS.NEWS – Di tengah instruksi ketat Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran belanja negara dan imbauan memangkas kegiatan seremonial yang tidak mendesak, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Panjang justru menunjukkan sikap sebaliknya. Instansi penegak hukum dan pengawas keselamatan pelayaran di Lampung ini tepergok menggelar acara Focus Group Discussion (FGD) berbiaya fantastis di salah satu hotel berbintang mewah kawasan Bukit Randu, Bandar Lampung, selama dua hari penuh, pada 28-29 Oktober 2026.
Langkah jajaran pimpinan KSOP Kelas I Panjang yang memboyong jajarannya beserta para pemangku kepentingan ke Hotel Holiday Inn Lampung yang notabene memakan anggaran negara diduga bernilai pantastis, dinilai sebagai tindakan tak peka situasi dan bentuk pemborosan uang rakyat.
Padahal, diskusi teknis hingga simulasi evakuasi sejatinya bisa dimaksimalkan di aula kantor instansi pemerintah, aula BUP, atau gedung pertemuan milik daerah tanpa harus mengeruk kocek negara secara berlebihan. Kritik tajam pun mengemuka terhadap kepemimpinan Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea.
Dengan dalih memperkuat koordinasi dan ketangguhan pelabuhan, pihak KSOP justru terkesan bangga “menghambur-hamburkan” anggaran negara di hotel berbintang demi agenda yang sebagian besar berisi pemaparan materi, role playing, dan diskusi meja.
Meski diselimuti sorotan miring terkait tempat penyelenggaraan yang terkesan glamor, kegiatan FGD tersebut mengusung tema “Keselamatan Menuju Resiliensi Pelabuhan Panjang” yang bertujuan memperkuat keselamatan pelayaran serta meningkatkan kesiapsiagaan pemangku kepentingan dalam menghadapi situasi darurat di kawasan pelabuhan.
Kepala KSOP Kelas I Panjang, Hot Marojahan Hutapea, dalam keterangannya disitat dari tribunlampung.co.id menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah krusial untuk memperkuat kolaborasi lintas instansi dalam mengantisipasi potensi kecelakaan maupun musibah di perairan.
“FGD ini berlangsung selama dua hari, dengan agenda pemaparan materi dan praktik simulasi penanganan keadaan darurat,” ujar dia, Kamis, 29 Oktober 2026.
Pada hari pertama, para peserta dibekali materi teoretis mengenai ancaman kegawatdaruratan di kawasan pelabuhan dan perairan, mulai dari bahaya kebakaran, ancaman tsunami, pencemaran lingkungan, hingga potensi insiden tumbukan kapal.
Memasuki hari kedua, rangkaian acara dilanjutkan dengan simulasi interaktif melalui permainan peran (role playing) serta latihan floor game guna memantapkan koordinasi teknis antarunsur. Agenda ditutup dengan praktik simulasi evakuasi korban jatuh dari atas kapal.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan keselamatan mengingat posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai urat nadi logistik dan perekonomian Provinsi Lampung. Menurutnya, aspek keselamatan tidak boleh sebatas pemenuhan dokumen administrasi semata, melainkan wajib diinternalisasi menjadi budaya kerja dari tingkat pimpinan hingga personel lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, KSOP Kelas I Panjang juga mendorong pembentukan Port Resilience Command Center (PRECC) sebagai langkah konkret memperkuat tata kelola keselamatan dan resiliensi kawasan pelabuhan.
FGD ini merumuskan tiga fokus utama penguatan keselamatan. Pertaman yakni, Kepemimpinan Keselamatan (Safety Leadership), Komitmen pimpinan dalam penetapan kebijakan, penyediaan fasilitas, serta latihan berkala yang mengikat seluruh instansi.
Kedua, Kesiapsiagaan Darurat, yaitu penerapan SOP lapangan yang andal, kesiapan sarana penanggulangan, dan kelancaran sistem komunikasi.
Terakhir, Koordinasi Lintas Instansi, yakni Pembentukan mekanisme komunikasi dan penunjukan personel penghubung (liaison officer) dari seluruh perusahaan Tersus, TUKS, dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Kegiatan yang diprakarsai oleh Ketua Panitia Abdi Sabda (Kabag TU) dan dimoderatori oleh Patrick Pardede (Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Laut) ini turut menghadirkan narasumber dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, Suhaimi, serta Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Ahli Muda, Slamet Iman Santoso.
Meski forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret bagi tata kelola Pelabuhan Panjang, publik tetap menuntut transparansi dan akuntabilitas pimpinan KSOP Kelas I Panjang atas pilihan lokasi acara yang terkesan jorjoran dan bertolak belakang dengan semangat efisiensi nasional. (TIM)
