BINJAI|PERS.NEWS – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) C di Satpas Polres Binjai kembali menjadi sorotan. Kali ini, Hamdani, pemohon SIM C yang videonya viral, menyampaikan pengakuan langsung mengenai proses pengurusan SIM yang dijalaninya.
Dalam Keterangan wawancara dengan redaksi Medantalktv, Hamdani mengungkapkan bahwa dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp800 ribu untuk mendapatkan SIM C. Ia juga mengaku tidak menjalani sejumlah tahapan pengujian sebagaimana prosedur resmi penerbitan SIM.
Hamdani menceritakan, dirinya mendatangi Satpas Polres Binjai pada Senin, 9 November 2026, bersama keponakannya. Kedatangannya bertujuan mengurus SIM C agar dapat berkendara menggunakan sepeda motor secara legal dan tidak khawatir terkena penindakan saat pemeriksaan lalu lintas.
Namun, ketika ditanya mengenai tahapan pemeriksaan kesehatan dan psikologi, Hamdani menyatakan tidak pernah mengikuti kedua pemeriksaan tersebut.
Pengakuan serupa disampaikannya terkait ujian teori. Ia mengaku hanya diminta duduk di depan komputer, memegang mouse, kemudian difoto. Hamdani bahkan menyebut dirinya tidak memahami cara mengoperasikan komputer.
“Saya cuma disuruh duduk di depan komputer. Saya disuruh pegang mouse, lalu saya dipoto. Sudah itu saja,” ungkap Hamdani.
Tidak berhenti di situ, Hamdani juga membantah telah menjalani ujian praktik berkendara. Menurut keterangannya, ia hanya diminta duduk di atas sepeda motor yang ditopang standar dua, kemudian mengenakan helm untuk keperluan pengambilan foto.
Ia menyebut sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan menyala, bahkan tidak dilengkapi kunci.
“Saya cuma disuruh duduk di atas sepeda motor yang dicagak dua. Lalu saya disuruh pakai helm, kemudian saya difoto. Sepeda motornya tidak hidup, kuncinya saja tidak ada,” jelasnya.
Hamdani Tegaskan Pembayaran Rp800 Ribu
Mengenai biaya pengurusan SIM C, Hamdani secara terbuka membantah informasi yang menyebut dirinya hanya membayar Rp120 ribu.
Ia menegaskan uang yang diserahkan mencapai Rp800 ribu. Jumlah tersebut berasal dari uang pribadinya sebesar Rp500 ribu ditambah pinjaman Rp300 ribu dari keponakannya.
“Uang saya ada Rp500 ribu, saya pinjam uang keponakan saya Rp300 ribu. Jadi Rp800 ribu saya bayarkan,” ungkapnya.
Hamdani mengatakan seluruh proses pengurusan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB hingga 13.30 WIB. SIM C miliknya pun selesai pada hari yang sama.
Saat dikonfirmasi mengenai pemberitaan yang menyebut biaya hanya Rp120 ribu dan seluruh pelayanan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP), Hamdani dengan tegas membantah informasi tersebut.
Ia memastikan pengakuan yang disampaikannya bukan rekayasa dan menyatakan rekaman video yang diberikan kepada redaksi Medantalktv merupakan kejadian sebenarnya.
“Real, itu bisa saya pertanggungjawabkan,” tegasnya.
Mengaku Keluarga Didatangi Orang yang Mengaku Anggota Propam
Selain mengungkap dugaan penyimpangan dalam proses penerbitan SIM, Hamdani turut menceritakan pengalaman yang dialaminya setelah video tersebut menjadi viral.
Ia mengaku menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang memperkenalkan diri sebagai pihak dari Polres Binjai. Dalam komunikasi tersebut, dirinya diminta membuat video klarifikasi terkait persoalan pengurusan SIM C.
Saat itu, Hamdani mengaku sedang berada di Kabupaten Samosir untuk bekerja. Ia juga menyebut diminta memberikan alamat tempat tinggalnya.
Lebih jauh, berdasarkan cerita yang diterimanya dari sang ibu, seseorang yang mengaku sebagai anggota Propam Polres Binjai kemudian mendatangi rumah orang tuanya untuk mencari keberadaannya.
Kedatangan orang tersebut disebut membuat ibunya merasa ketakutan.
“Kalau saya dibilang bayarnya cuma Rp120 ribu, kenapa saya sampai dicari-cari sama orang yang mengaku Propam dari Polres Binjai? Sampai dia datang ke rumah orang tua saya, mencari saya. Mamak saya pun ketakutan,” ungkap Hamdani.
Ia juga mempertanyakan alasan kedatangan orang tersebut yang, menurut cerita ibunya, menyampaikan maksud ingin memberikan bantuan.
“Bantuan apa? Saya jelas-jelas bayar Rp800 ribu,” tegasnya.
Kapolda Sumut dan Propam Polri Didesak Turun Tangan
Pengakuan Hamdani tersebut menambah serius persoalan dugaan pungli dalam pelayanan penerbitan SIM C di Satpas Polres Binjai.
Sebelumnya, Kasat Lantas Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, S.Tr.K., M.H., telah membantah adanya praktik pungli. Ia menyatakan seluruh mekanisme penerbitan SIM, termasuk pemeriksaan kesehatan, psikologi hingga pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, terdapat dua keterangan yang perlu diuji secara objektif, yakni bantahan pihak kepolisian dan pengakuan pemohon yang menyatakan membayar Rp800 ribu tanpa menjalani tahapan ujian sebagaimana mestinya.
Atas persoalan tersebut, Kapolda Sumatera Utara dan Propam Polri didesak melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keterangan Hamdani, menelusuri aliran pembayaran, memeriksa petugas yang terlibat, serta mengklarifikasi dugaan adanya tekanan terhadap pemohon maupun keluarganya.
Desakan evaluasi terhadap jabatan AKP Janitra Giri Satya juga mengemuka. Apabila pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran ataupun pembiaran terhadap praktik pungli, evaluasi hingga pencopotan jabatan dinilai perlu dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat tidak cukup hanya disuguhi bantahan. Diperlukan transparansi, pembuktian, serta langkah penegakan disiplin apabila ditemukan pelanggaran di lingkungan pelayanan kepolisian.
Terlebih, masyarakat dari kalangan ekonomi kurang mampu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pembuatan SIM tanpa dibebani pungutan di luar ketentuan resmi.
Jangan sampai masyarakat yang berupaya menaati peraturan lalu lintas justru menghadapi kesulitan akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab.
Kondisi tersebut tentu bertolak belakang dengan semangat Polri Presisi serta prinsip bahwa kepolisian hadir untuk melayani dan melindungi masyarakat, bukan menjadi beban bagi masyarakat.
Karena itu, peran Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sangat dibutuhkan untuk memastikan persoalan ini ditangani secara transparan, objektif, dan menyeluruh.
Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada klarifikasi ataupun bantahan. Harus ada pembuktian berdasarkan fakta dan tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tetap terjaga.(Red)
