MEDAN | PERS.NEWS– Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Sumatera Utara mengingatkan agar Kongres IPNU XXI yang dijadwalkan berlangsung pada 26–30 November 2026 di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kendal, Jawa Tengah, tidak kehilangan marwah sebagai forum tertinggi organisasi. Kongres harus menjadi momentum regenerasi kepemimpinan, pembaruan gagasan, serta penguatan kaderisasi, bukan justru dijadikan panggung untuk melanggengkan kepentingan politik dan syahwat kekuasaan.
PW IPNU Sumut menilai, masa depan organisasi pelajar Nahdlatul Ulama tidak boleh dipertaruhkan hanya demi kepentingan kelompok atau ambisi segelintir pihak. Sebab, kongres bukan sekadar agenda pergantian Ketua Umum Pimpinan Pusat IPNU, melainkan forum strategis yang menentukan arah perjuangan organisasi dalam menjawab berbagai persoalan pelajar dan generasi muda.
Di tengah tantangan pendidikan, lemahnya penguatan kaderisasi, serta tuntutan adaptasi terhadap perkembangan zaman, IPNU membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual, integritas moral, dan keberanian menghadirkan perubahan. Karena itu, kontestasi menuju kursi ketua umum seharusnya menjadi ruang adu gagasan, rekam jejak, dan kemampuan kepemimpinan, bukan sekadar pertarungan kekuatan modal maupun jaringan politik.
Namun, menjelang pelaksanaan Kongres XXI, PW IPNU Sumut justru menyoroti dinamika yang dinilai berpotensi mencederai demokrasi internal organisasi. Persaingan antarkandidat ketua umum disebut mulai diwarnai dugaan praktik penyanderaan Surat Keputusan (SK) penetapan legalitas Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah.
Dugaan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut hak administratif dan legitimasi kepengurusan yang dapat berpengaruh terhadap partisipasi kader dalam forum tertinggi organisasi. Bahkan, muncul dugaan adanya oknum yang memanfaatkan kewenangannya sebagai operator aplikasi Sistem Informasi Registrasi Kader (SIREKAN) untuk kepentingan politik tertentu.
Jika dugaan tersebut terbukti, penggunaan sistem administrasi organisasi sebagai alat untuk mengendalikan dukungan politik merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan. Teknologi dan sistem digital semestinya menjadi instrumen pelayanan organisasi yang transparan, akuntabel, dan mempermudah kerja-kerja kaderisasi, bukan justru menjadi alat tekanan terhadap pimpinan wilayah maupun cabang.
Wakil Ketua PW IPNU Sumatera Utara, **Rekan Imron Halomoan Siregar**, secara tegas menyayangkan dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut. Ia menilai, tidak semestinya ada pihak yang merasa memiliki kuasa untuk mempermainkan proses administrasi organisasi demi kepentingan kontestasi politik menjelang kongres.
“Kami sangat menyayangkan sikap dan perilaku licik oknum pengurus IPNU Pusat yang berbuat sewenang-wenang dalam menyetujui usulan surat penetapan dari cabang ataupun wilayah. SIREKAN itu dibuat untuk mempermudah administrasi, bukan untuk dijadikan alat sandera politik untuk mengunci dukungan di Kongres,” ungkap Imron, Minggu (2/11/2026), di Medan.
Menurut Imron, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata. Lebih jauh, dugaan praktik itu menyentuh prinsip keadilan, kesetaraan hak kader, serta independensi pimpinan wilayah dan cabang dalam menentukan sikap politik organisasinya.
Ia mengingatkan bahwa jabatan dalam organisasi merupakan amanah untuk melayani kader, bukan instrumen untuk menekan atau mengendalikan pilihan mereka. Setiap pimpinan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi berdasarkan aturan organisasi tanpa dipengaruhi kepentingan dukungan terhadap kandidat tertentu.
“IPNU membutuhkan pemimpin yang memahami kebutuhan kader dari tingkat Ranting hingga Pusat. Gagasan tentang penguatan kaderisasi, pendidikan, penguatan organisasi, dan keberpihakan terhadap persoalan pelajar harus menjadi visi utama, bukan adu kekuatan modal,” tegasnya.
Lebih lanjut, PW IPNU Sumut menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terjebak dalam praktik politik transaksional ketika menentukan pilihan pada Kongres XXI mendatang. Dukungan terhadap calon ketua umum harus dibangun berdasarkan pertimbangan objektif, terutama kapasitas intelektual, moralitas, rekam jejak organisasi, serta kemampuan merumuskan masa depan IPNU.
Imron juga mengingatkan agar kader tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan pihak-pihak yang berada di belakang kandidat. Menurutnya, besarnya dukungan politik dan kekuatan finansial tidak otomatis mencerminkan kualitas seorang pemimpin.
“Kita harus melihat intelektualitas dan moralitas calon. Bukan hanya melihat siapa yang memiliki naga kuat di belakangnya. IPNU membutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir, gagasan yang jelas, serta integritas moral dalam menjalankan amanah organisasi,” pungkas Imron.
Atas dinamika tersebut, PW IPNU Sumut meminta Steering Committee Kongres XXI bersama Pimpinan Pusat IPNU segera mengambil langkah konkret dengan melakukan evaluasi dan audit secara transparan terhadap pengelolaan aplikasi SIREKAN. Evaluasi tersebut perlu mencakup mekanisme pengajuan, verifikasi, persetujuan, hingga penerbitan SK penetapan legalitas Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah.
PW IPNU Sumut juga mendorong agar mekanisme administrasi organisasi dijalankan secara terbuka, memiliki standar pelayanan yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan maupun praktik diskriminasi administratif yang berpotensi merugikan pimpinan dan kader di daerah.
Menurut PW IPNU Sumut, legitimasi sebuah kongres tidak hanya ditentukan oleh siapa yang terpilih sebagai ketua umum, tetapi juga oleh seberapa demokratis, transparan, dan adil proses yang mengantarkan seseorang menduduki jabatan tersebut.
Kongres XXI di Kendal diharapkan tidak menjadi arena perebutan kekuasaan yang mengorbankan persatuan kader. Sebaliknya, forum tersebut harus mampu melahirkan kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian, memperkuat tradisi intelektual, membenahi sistem kaderisasi, serta mengembalikan organisasi pada tujuan perjuangan pelajar Nahdlatul Ulama.
**Jangan sampai organisasi sebesar IPNU kehilangan marwah hanya karena ambisi kekuasaan. Sebab, kaderisasi seharusnya melahirkan pemimpin yang melayani, bukan menciptakan penguasa yang ingin dilayani.(Red)
Narahubung:
PW IPNU Sumatera Utara
Wakil Ketua, Imron Halomoan Siregar













