Oleh: Khoiruddin Harahap
Wakil Sekretaris Bidang IPTEK Cabang Lhokseumawe
ACEH | PERS.NEWS —Bencana banjir dan longsor kembali menjadi perhatian di sejumlah wilayah Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kebencanaan tidak cukup hanya dihadapi ketika bencana telah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pendekatan mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemanfaatan teknologi agar masyarakat memperoleh informasi lebih cepat serta memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri.(30/2026/26)
Pada September 2026, BNPB memperkuat kapasitas Pemerintah Aceh dalam menghadapi ancaman banjir melalui penyusunan rencana kontinjensi, gladi ruang, dan penguatan pos komando. Langkah tersebut penting untuk memastikan penanganan darurat berjalan secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu. Namun, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan dan simulasi di tingkat pemerintahan. Kesiapsiagaan harus terus diuji dan diterjemahkan hingga ke tingkat masyarakat.
Di sinilah teknologi seharusnya mengambil peran yang lebih besar.
Teknologi tidak boleh berhenti sebagai perangkat atau sistem yang hanya dimiliki pemerintah. Teknologi harus mampu menjadi jembatan antara informasi kebencanaan dan keselamatan masyarakat.
Sistem peringatan dini, pemantauan curah hujan, sensor ketinggian air, pemetaan wilayah rawan, hingga penyebaran informasi melalui kanal digital dapat menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana.
BNPB sendiri terus mengembangkan pemanfaatan teknologi dalam sistem peringatan dini. Di Banda Aceh, misalnya, telah dikembangkan sistem peringatan dini banjir yang menggunakan sensor pemantauan tinggi muka air, kamera pengawas, serta dashboard monitoring yang memungkinkan kondisi hidrologi dipantau secara real-time. Sistem tersebut juga dilengkapi sirine untuk menyampaikan peringatan kepada masyarakat.
Pengembangan teknologi peringatan dini juga tidak berhenti pada banjir. BNPB pada September 2026 memaparkan berbagai inovasi sistem peringatan dini banjir dan longsor berbasis teknologi, termasuk sistem yang dapat mengirimkan data secara real-time kepada pengelola kebencanaan dan masyarakat.
Namun, di balik perkembangan tersebut terdapat pertanyaan yang jauh lebih penting:
Seberapa jauh teknologi tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana?
Pertanyaan ini penting karena teknologi tidak otomatis menghasilkan keselamatan.
Teknologi hanya akan memberikan manfaat apabila informasi yang dihasilkan dapat diterima, dipahami, dan direspons oleh masyarakat secara tepat.
Sistem peringatan dini tidak akan banyak berarti apabila masyarakat tidak mengetahui apa yang harus dilakukan ketika peringatan dikeluarkan. Sensor yang canggih juga tidak cukup apabila informasi yang dihasilkan tidak segera diteruskan kepada warga yang berada di wilayah berisiko.
Begitu pula dengan sirine, aplikasi, dashboard, maupun kanal digital. Semua perangkat tersebut harus menjadi bagian dari satu rantai peringatan yang jelas: mulai dari deteksi ancaman, pengolahan informasi, pengambilan keputusan, penyampaian peringatan, hingga tindakan evakuasi.
Dengan kata lain, teknologi harus diikuti dengan kesiapan manusia.
Pengalaman di Banda Aceh menunjukkan bahwa sistem peringatan dini juga perlu diikuti simulasi evakuasi. BNPB sebelumnya telah melakukan simulasi yang melibatkan masyarakat untuk menguji bagaimana warga merespons peringatan banjir dan menuju tempat evakuasi yang telah ditentukan.
Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi dan edukasi tidak dapat dipisahkan.
Masyarakat harus mengetahui arti setiap peringatan, memahami jalur evakuasi, mengetahui lokasi titik kumpul, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dalam waktu yang terbatas.
Karena itu, pertanyaan mengenai kesiapan teknologi seharusnya tidak hanya berhenti pada “apakah pemerintah sudah memiliki sistem peringatan dini?”
Pertanyaan berikutnya harus lebih jauh:
Apakah sistem tersebut berfungsi ketika dibutuhkan?
Apakah informasi dapat diterima masyarakat secara cepat?
Apakah masyarakat memahami informasi tersebut?
Apakah jalur evakuasi tersedia dan diketahui warga?
Apakah simulasi dilakukan secara berkala?
Dan yang paling penting:
Apakah teknologi tersebut benar-benar mampu memberikan tambahan waktu bagi masyarakat untuk menyelamatkan diri?
Di sinilah kritik terhadap pemerintah dalam persoalan kebencanaan menjadi penting.
Kritik bukan untuk mencari kesalahan. Kritik harus menjadi bagian dari evaluasi terhadap kebijakan dan sistem yang telah dibangun.
Pemerintah perlu memperkuat setidaknya tiga hal: data yang akurat, teknologi yang berfungsi, dan masyarakat yang siap.
Ketiganya harus berjalan bersama.
Data tanpa tindakan tidak cukup.
Teknologi tanpa edukasi tidak cukup.
Masyarakat tanpa informasi yang cepat juga akan berada dalam posisi yang lebih rentan ketika bencana datang.
Karena itu, pembangunan sistem kebencanaan berbasis teknologi tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah sensor yang terpasang, jumlah perangkat yang tersedia, atau keberadaan sebuah aplikasi dan dashboard.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah teknologi tersebut mampu mempercepat informasi, memperjelas keputusan, memperkuat koordinasi, dan pada akhirnya membantu masyarakat mengambil tindakan penyelamatan.
BNPB sendiri menekankan bahwa pengembangan sistem peringatan dini perlu terhubung dengan koordinasi antarlembaga dan kemampuan masyarakat dalam merespons peringatan. Artinya, teknologi merupakan bagian dari sistem yang lebih luas, bukan solusi yang berdiri sendiri.
Di sinilah pemerintah juga perlu memastikan keberlanjutan sistem. Perangkat teknologi membutuhkan pemeliharaan, pembaruan data, pengujian berkala, serta sumber daya manusia yang mampu mengoperasikannya.
Sistem yang pernah berfungsi tidak cukup.
Sistem harus dipastikan tetap berfungsi ketika masyarakat benar-benar membutuhkannya.
Selain itu, pendekatan teknologi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat di setiap wilayah. Tidak semua masyarakat memiliki akses internet yang sama. Tidak semua warga menggunakan perangkat digital secara aktif. Karena itu, kanal informasi kebencanaan harus memiliki berbagai jalur agar peringatan dapat menjangkau masyarakat secara luas.
Sirine, pesan singkat, kanal digital, komunikasi pemerintah desa, hingga mekanisme penyampaian informasi secara langsung dapat menjadi bagian dari sistem yang saling melengkapi.
Dengan demikian, teknologi tidak hanya menjadi simbol modernisasi penanggulangan bencana, tetapi benar-benar menjadi instrumen perlindungan masyarakat.
Sebagai kader HMI, khususnya dalam ruang IPTEK, kita memiliki tanggung jawab untuk membawa kritik berdasarkan kajian.
Kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa pemerintah harus bekerja lebih baik.
Kita harus mampu menunjukkan persoalannya, membaca datanya, menguji kebijakannya, dan menawarkan gagasan perbaikannya.
Kader juga perlu mendorong agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya dibicarakan sebagai kemajuan teknis, tetapi dikaitkan langsung dengan persoalan masyarakat.
Dalam konteks kebencanaan, pertanyaan sederhananya adalah: untuk siapa teknologi itu dibangun?
Jika teknologi dibangun untuk melindungi masyarakat, maka keberhasilannya harus dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah paling rentan.
Dari kajian lahir kritik.
Dari kritik lahir evaluasi.
Dan dari evaluasi diharapkan lahir kebijakan yang lebih mampu melindungi masyarakat.
Karena itu, kritik bukan berarti memusuhi pemerintah. Kritik adalah bentuk kepedulian terhadap bagaimana kekuasaan dan kebijakan dijalankan untuk kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, teknologi bukan tujuan akhir dalam penanggulangan bencana.
Teknologi adalah alat.
Tujuan akhirnya tetap sama: memastikan masyarakat memperoleh informasi yang cepat, memahami risiko, mampu mengambil tindakan, dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menyelamatkan diri ketika bencana datang.
Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar apakah teknologi sudah digunakan.
Pertanyaannya adalah:
Sudah sejauh mana teknologi benar-benar membantu pemerintah melindungi masyarakat dari bencana?(Red)
